Informasi Online
 
 
 
 
Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 

IZIN USAHA (PENANAMAN MODAL)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik
2. Peraturan Kepala BKPM No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Persyaratan :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Siak dengan Melampirkan :
I. Izin Usaha Baru / Izin Usaha Perluasan
1. Fotokopi perizinan berupa Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM, dan perubahannya (apabila ada)
3. Fotokopi NPWP Perusahaan
4. Fotokopi legalisasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari
  a. Fotokopi bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa:
 
  • Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau
  • Akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau
  • Sertifikat Hak Atas Tanah, dan
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
  b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa fotokopi perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa :
 
  • Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri
  • Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal tanggal permohonan diajukan
  c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila
 
  • Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau
  • Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi
  • Afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan.
5. Izin Lokasi/Surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri
6. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek :
 
  1. Fotokopi Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat
  2. Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan fotokopi Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU
7. Fotokopi dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL/UPL atau SPPL
8. Fotokopi Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL
9. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian LKPM
10. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
11. Surat kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
12. Untuk pengurusan SIUPL sementara ditambahkan :
 
  1. Rekaman surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari Kementerian/Lembaga untuk jenis produk yang diperdagangkan sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan minimal 2 (dua) jenis produk
  2. Fotokopi kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/supplier)
  3. Fotokopi identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
  4. Rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan
13. Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan
 
  1. Melampirkan asli dari SIUPL Sementara
  2. Rekaman neraca perusahaan tahun terakhir
14. Untuk permohonan IUJK ditambah dengan persyaratan :
.
  1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku
  2. Fotokopi identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
15. Untuk permohonan Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan (Panas Bumi) ditambahkan persyaratan :
 
  1. Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan (IUJP) atau
  2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
16. Khusus untuk bidang usaha perdagangan dan jasa, dilampirkan dengan :
 
  1. Rincian investasi yang mencantumkan alokasi investasi terbesar
  2. Bukti setor modal ditempatkan dan disetor atau neraca keuangan yang mencantumkan equity perusahaan
17. Khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distributor utama) ditambahkan persyaratan :
 
  1. Surat Penunjukan Distributor dan
  2. Bukti penguasaan gudang
18. Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan
19. Presentasi bila diperlukan
   
II. Izin Usaha Perubahan (Perubahan Lokasi Proyek)
1. Fotokopi Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan (apabila ada) dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan (apabila ada) dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan
 
  1. Fotokopi bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa :
    • Perjanjian pengikatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau
    • Akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan, atau
    • Sertifikat Hak Atas Tanah, dan
    • Izin Mendirikan Bangunan, atau
  2. Terhitung sejak tanggal permohonan diajukanBukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa :
    • Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri,
    • Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan,
    • Terhitung sejak tanggal permohonan diajukan
  3. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila :
    • Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau
    • Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi,
    • Afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan
4. Izin Lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota  dan peruntukan lokasi industrndustryerusahaan berada di luar Kawasan Industri
5. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek :
 
  1. Fotokopi Izin Gangguan (HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
  2. Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (HO) dan/atau SITU
6. Fotokopi dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL
7. Fotokopi Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL
8. Akta perusahaan tempat kedudukan beserta persetujuan Menteri Hukum dan HAM apabila lokasi kantor pusat perusahaan yang baru berbeda Kabupaten/Kota dengan lokasi lama
9. Fotokopi NPWP sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru
10. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian LKPM
11. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
   
III. Izin Usaha Perubahan (Perubahan Ketentuan Bidang Usaha)
1. Fotokopi Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan bidang usaha dan jenis serta kapasitas produksi yang dimohonkan untuk diubah
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan (apabila ada) dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan
3. Data pendukung perubahan jenis produksi akibat dari dilakukannya diversifikasi berupa :
 
  1. Diagram alir produksi dilengkapi dengan penjelasan detail
  2. Penjelasan perhitungan kapasitas produksi dan gambar jenis produksi
4. Untuk perubahan pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun, ditambah persyaratan : lampirkan alas an perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan
5. Untuk penyesuaian KBLI, ditambah persyaratan : melampirkan alasan penyesuaian KBLI dan bukti atau penjelasan secara detail
6. Untuk penambahan komoditi (khusus di bidang usaha perdagangan besar tanpa menambah kapasitas dan investasi) ditambah persyaratan : surat penunjukan distributor untuk komoditi baru yang ditambahkan
7. Untuk penambahan subkualifikasi (khusus untuk bidang usaha jasa pelaksana konstruksi atau jasa konsultansi konstruksi) ditambah persyaratan : Sertifikasi Badan Usaha (SBU) terbaru
8. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian LKPM
9. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
10. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan)
   
IV. Izin Usaha Penggabungan
1. Fotokopi perizinan yang dimiliki berupa Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan (apabila ada) dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan
3. Legalitas lokasi proyek :
 
  1. Fotokopi bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa :
    • Perjanjian pengikatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau
    • Akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan; atau
    • Sertifikat Hak Atas Tanah, dan
    • Izin Mendirikan Bangunan, atau
  2. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa fotokopi perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa :
    • Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri
    • Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa perdagangan (Terhitung sejak tanggal permohonan diajukan
  3. Perjanjian pinjam pakai :
    • Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau
    • Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi,
    • Afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan
4. Izin Lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri
5. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek :
 
  1. Fotokopi Izin Gangguan (HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
  2. Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (HO) dan/atau SITU
6. Fotokopi dokumen lengkap dan perssetujuan/pengesahan AMDAL, UKL-UPL atau SPPL
7. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian LKPM
8. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
9. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
10. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan)

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket
4. Pemrosesan Perizinan oleh Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha
5. Pencetakan/Penerbitan Perizinan
6. Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Badan
7. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja

Download Formulir

     
    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    3. Izin Operasional Rumah Sakit
    4. Izin Toko Obat
    5. Izin Apotek
    6. Izin Klinik
    7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    10. Tanda Daftar Industri (TDI)
    11. Izin Usaha Industri (IUI)
    12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
    13. Izin Gangguan (HO)
    14. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
    15. Izin Lokasi
    16. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    18. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    19. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
    20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
    21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
    22. Izin Prinsip Penanaman Modal
    23. Izin Usaha Penanaman Modal
    24. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
    26. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
    27. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    28. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
    29. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
     
    Username :
    Password :